Lewati ke konten
Situs informasi independen dan bukan situs resmi pemerintah.

Dinkes Medan Klarifikasi Dugaan Penolakan Pasien BPJS di RSU Bunda Thamrin, Ini Hasilnya

MEDAN, SUMATERA UTARA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan memanggil manajemen RSU Bunda Thamrin untuk mengklarifikasi aduan warga mengenai dugaan penolakan pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan.

Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, setelah menerima pengaduan masyarakat dalam kegiatan Sapa Warga pada Sabtu (24/10/2026).

Dinkes Medan kemudian mempertemukan pihak rumah sakit dengan keluarga pasien pada Selasa (27/10/2026). Berdasarkan hasil klarifikasi, Dinkes menyebut persoalan tersebut terjadi akibat miskomunikasi.

Dugaan Penolakan Pasien BPJS Berawal dari Aduan Warga

Persoalan ini bermula ketika seorang warga bernama Nur mengadukan pengalaman suaminya saat berobat ke RSU Bunda Thamrin.

Pengaduan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota Medan dalam kegiatan Sapa Warga di Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisah.

Menurut keterangan Nur, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan suaminya tidak aktif.

Namun, ketika keluarga membawa pasien ke RS Vina Estetika, kepesertaan BPJS disebut dapat digunakan.

Perbedaan informasi tersebut membuat keluarga mempertanyakan pelayanan yang diterima.

Menanggapi pengaduan itu, Rico Waas meminta Dinkes Medan segera memanggil manajemen rumah sakit untuk mengetahui duduk persoalan.

Dinkes Medan Pertemukan Rumah Sakit dan Keluarga Pasien

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, M.Kes., menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Wali Kota.

Pertemuan klarifikasi antara manajemen RSU Bunda Thamrin dan keluarga pasien dilaksanakan pada 27 Oktober 2026.

Surya menyampaikan bahwa kedua pihak telah memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil pertemuan, Dinkes Medan menyatakan persoalan tersebut merupakan miskomunikasi dan telah diselesaikan melalui klarifikasi bersama.

Dinkes Sebut Pasien Sudah Mendapat Penanganan di IGD

Dalam penjelasannya, Surya menyebut pasien sebelumnya telah mendapatkan tindakan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Bunda Thamrin.

Menurut Dinkes Medan, tindakan medis tersebut telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur rumah sakit.

Persoalan yang kemudian dipermasalahkan keluarga berkaitan dengan informasi mengenai pelayanan rawat inap dan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Surya menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah mengusulkan penanganan kepesertaan pasien melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Namun, informasi mengenai proses tersebut belum sepenuhnya dipahami keluarga pasien.

Dinkes Medan menilai komunikasi yang jelas antara fasilitas kesehatan, pasien, dan keluarga menjadi bagian penting dalam pelayanan.

RSU Bunda Thamrin Bantah Menolak Pasien

Pihak RSU Bunda Thamrin juga menyampaikan klarifikasi terkait dugaan penolakan pelayanan.

Melalui keterangan yang diberitakan pada 30 Oktober 2026, Kepala Bidang Medik dan Keperawatan RSU Bunda Thamrin, dr. Purnama Simanjuntak, menyatakan bahwa pasien telah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di IGD.

Pihak rumah sakit membantah tudingan bahwa pasien tidak diberikan pelayanan kesehatan.

Rumah sakit juga menyampaikan bahwa keputusan mengenai kebutuhan rawat inap didasarkan pada penilaian medis.

Meski demikian, terdapat perbedaan penjelasan mengenai indikasi rawat inap antara keterangan Dinkes Medan dan pihak rumah sakit.

Karena itu, dugaan penolakan pasien tidak dapat langsung dinyatakan terbukti hanya berdasarkan pengaduan awal.

Wali Kota Medan Minta Pasien Tidak Dipersulit

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis tidak boleh dipersulit dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program Universal Health Coverage untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui program tersebut, warga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rico meminta Dinkes Medan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap rumah sakit yang dilaporkan mengalami persoalan pelayanan pasien.

Langkah tersebut bertujuan mencegah kejadian serupa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Komunikasi Pelayanan Kesehatan Perlu Diperkuat

Dinkes Medan menekankan pentingnya komunikasi efektif antara rumah sakit dan keluarga pasien, terutama terkait administrasi BPJS Kesehatan, kebutuhan rawat inap, dan mekanisme UHC.

Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu pasien mengetahui hak, prosedur pelayanan, serta pilihan penanganan yang tersedia.

Selain itu, fasilitas kesehatan perlu memastikan pasien memperoleh pemeriksaan dan tindakan medis sesuai kondisi kesehatannya.

Melalui klarifikasi kasus RSU Bunda Thamrin, Pemerintah Kota Medan berharap pelayanan kesehatan semakin transparan, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penguatan koordinasi antara Dinkes, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Disclaimer kesehatan: Informasi pada situs ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau saran langsung dari tenaga kesehatan.