Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendorong pembenahan pelayanan kesehatan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Ranperda Sistem Kesehatan Medan diharapkan mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait kemudahan berobat, ketersediaan obat, akses kamar rawat inap, serta perlindungan pasien.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, dalam rapat paripurna DPRD Medan pada Senin (2/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, pimpinan DPRD, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.
Pembahasan regulasi ini menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit.
Ranperda Sistem Kesehatan Medan Fokus pada Hak Pasien
Sri Rezeki menjelaskan bahwa pembaruan aturan kesehatan daerah diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, regulasi daerah perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat ketika membutuhkan pengobatan.
Permasalahan tersebut mencakup antrean pelayanan, kesulitan memperoleh kamar rawat inap, hingga kekhawatiran terhadap biaya obat.
Karena itu, Ranperda diarahkan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang mudah diakses, adil, transparan, dan berkualitas.
Regulasi ini juga diharapkan memberikan kepastian bahwa setiap pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.
Pasien Gawat Darurat Harus Ditolong Tanpa Dipersulit
Salah satu poin penting dalam Ranperda adalah penguatan pelayanan gawat darurat.
Fasilitas kesehatan ditegaskan harus mengutamakan pertolongan medis kepada pasien yang berada dalam kondisi darurat.
Urusan administrasi dan pembiayaan tidak boleh menghambat pemberian pertolongan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan pasien.
Selain itu, sistem rujukan dari Puskesmas menuju rumah sakit diharapkan menjadi lebih jelas dan terintegrasi.
Melalui penguatan tersebut, pasien tidak perlu menghadapi prosedur yang berbelit-belit ketika membutuhkan pelayanan lanjutan.
Ketersediaan Kamar Rawat Inap Harus Transparan
Masalah ketersediaan kamar rumah sakit juga menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Medan.
Selama ini, keluarga pasien dapat menghadapi kesulitan ketika mencari fasilitas rawat inap yang sesuai dengan kebutuhan medis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Medan mendorong pengembangan sistem informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang terintegrasi.
Sistem ini diharapkan mempermudah petugas kesehatan dan keluarga pasien memperoleh informasi mengenai kapasitas pelayanan.
Dengan informasi yang lebih transparan, proses rujukan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Namun, keberadaan sistem informasi tidak berarti seluruh rumah sakit akan selalu memiliki kamar kosong. Ketersediaan tempat tidur tetap bergantung pada kapasitas fasilitas dan kondisi pelayanan.
DPRD Medan Soroti Ketersediaan Obat bagi Pasien
Selain kamar rawat inap, ketersediaan obat menjadi salah satu persoalan utama yang ingin dibenahi.
Sri Rezeki menekankan bahwa pasien tidak seharusnya dibebani membeli sendiri obat yang menjadi haknya dalam pelayanan kesehatan.
Karena itu, fasilitas kesehatan perlu memperkuat pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan.
Ketersediaan obat yang sesuai kebutuhan pelayanan diharapkan membantu pasien memperoleh pengobatan secara berkesinambungan.
Pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan jaminan kesehatan dan indikasi medis.
Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan pasien mendapatkan penanganan yang diperlukan.
Pasien BPJS Kesehatan Tidak Boleh Dibedakan
Perlindungan peserta BPJS Kesehatan turut menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda.
DPRD Medan menekankan bahwa pasien tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena status kepesertaan jaminan kesehatannya.
Pelayanan harus diberikan berdasarkan kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, keputusan pemulangan pasien harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, bukan semata-mata jumlah hari perawatan.
Kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas juga menjadi perhatian melalui usulan pelayanan yang lebih mudah diakses.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan.
Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Dasar Akan Diperkuat
Dalam Ranperda Sistem Kesehatan Medan, penguatan Puskesmas menjadi salah satu prioritas.
Puskesmas memiliki peran penting sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain pemeriksaan dan pengobatan, Puskesmas juga menjalankan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
Ranperda tersebut mendorong peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular, kesehatan jiwa, serta pengawasan keamanan pangan.
Dengan penguatan pelayanan primer, masyarakat diharapkan dapat memperoleh edukasi dan penanganan kesehatan lebih awal.
Upaya ini juga bertujuan mengurangi risiko penyakit yang dapat dicegah melalui pemeriksaan serta edukasi kesehatan secara rutin.
Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Rumah Sakit
Pembenahan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan hak pasien.
Ranperda juga memuat perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, serta petugas lainnya.
Tenaga kesehatan perlu mendapatkan lingkungan kerja yang aman dari kekerasan dan ancaman.
Di sisi lain, mutu pelayanan fasilitas kesehatan harus terus diawasi melalui penerapan standar, akreditasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Setiap pengaduan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara jelas.
Pembiayaan kesehatan daerah, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), juga didorong agar dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
DPRD Medan Harapkan Perubahan Nyata bagi Masyarakat
Sri Rezeki menegaskan bahwa keberhasilan regulasi kesehatan tidak cukup dinilai dari proses pengesahannya.
Hal terpenting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat ketika mengakses pelayanan kesehatan.
Pasien diharapkan mendapatkan pertolongan tanpa hambatan yang tidak semestinya, sementara keluarga memperoleh informasi yang jelas mengenai rujukan dan kamar rawat inap.
Ketersediaan obat serta perlindungan tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari tujuan pembenahan.
Meski demikian, Ranperda Sistem Kesehatan Medan masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dianggap sebagai peraturan daerah yang telah berlaku.
DPRD Medan mengharapkan masukan Pemerintah Kota Medan agar pembahasan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme perundang-undangan.
Melalui pembenahan regulasi ini, pelayanan kesehatan di Kota Medan diharapkan semakin mudah, aman, adil, dan mengutamakan keselamatan pasien.
