MEDAN, SUMATERA UTARA – Dugaan keterlambatan penanganan pasien BPJS RS Eshmun menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Medan. Pihak rumah sakit diminta memperbaiki pelayanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).
Rapat digelar menyusul pengaduan mengenai seorang pasien BPJS Kesehatan yang disebut harus menunggu lama di kursi tunggu sebelum memperoleh penanganan medis yang semestinya.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Medan menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
Sementara itu, manajemen RS Eshmun mengakui adanya keterlambatan penanganan dan memberikan penjelasan mengenai kendala tenaga dokter spesialis.
DPRD Medan Bahas Keluhan Pasien BPJS RS Eshmun
Rapat Dengar Pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung.
Turut hadir anggota Komisi II, Janses Simbolon dan Binsar Simarmata, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan.
Pihak RS Eshmun diwakili Direktur Jony Manurung bersama dokter Daniel.
Selain itu, keluarga pasien dan pendampingnya, dokter Faisal Arbie, turut menghadiri pembahasan tersebut.
Dalam rapat, Faisal mempertanyakan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, pasien yang membutuhkan pertolongan medis seharusnya segera memperoleh penanganan sesuai kondisi kesehatannya.
Ia menilai keterlambatan pelayanan harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit agar tidak menimbulkan risiko bagi pasien.
Binsar Simarmata Minta Rumah Sakit Utamakan Keselamatan Pasien
Anggota Komisi II DPRD Medan, Binsar Simarmata, meminta manajemen RS Eshmun meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit harus mengutamakan kebutuhan medis pasien dan tidak mengabaikan keluhan masyarakat.
Binsar juga mengajak seluruh pihak melakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan membutuhkan kepedulian dan tanggung jawab dari seluruh tenaga medis maupun pengelola fasilitas kesehatan.
Karena itu, setiap keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara serius.
Perbaikan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
DPRD Medan Ingatkan Potensi Sanksi bagi Rumah Sakit
Anggota Komisi II lainnya, Janses Simbolon, turut memberikan perhatian terhadap persoalan pelayanan pasien BPJS RS Eshmun.
Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Janses, apabila ditemukan pelanggaran dan persoalan pelayanan terus berulang, rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, ia menyebut kemungkinan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin maupun pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Namun, pernyataan tersebut merupakan peringatan mengenai potensi sanksi, bukan keputusan bahwa RS Eshmun telah dijatuhi hukuman.
Janses juga menyinggung anggaran pelayanan kesehatan gratis yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Medan.
Ia menyebut anggaran sekitar Rp300 miliar perlu diawasi penggunaannya agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program jaminan kesehatan berjalan sesuai tujuan.
BPJS Kesehatan Akan Memperketat Pengawasan
Perwakilan BPJS Kesehatan, Suprianto, menyampaikan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.
BPJS Kesehatan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap ketentuan kerja sama dan standar pelayanan.
Apabila persoalan yang sama kembali terjadi dan ditemukan pelanggaran, tindakan tegas dapat diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengawasan pelayanan menjadi bagian penting dalam menjaga hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan pengawasan yang lebih baik, fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara tepat, responsif, dan sesuai kebutuhan medis pasien.
Direktur RS Eshmun Akui Keterlambatan Penanganan
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur RS Eshmun, Jony Manurung, memberikan penjelasan mengenai kondisi pasien.
Menurutnya, pasien mengalami gangguan prostat yang membutuhkan penanganan dokter spesialis urologi.
Namun, RS Eshmun tidak memiliki dokter spesialis urologi sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain.
Jony mengakui bahwa terdapat keterlambatan dalam proses penanganan pasien tersebut.
Ia menyampaikan komitmen manajemen rumah sakit untuk meningkatkan respons pelayanan pada masa mendatang.
Pihak rumah sakit juga menyatakan akan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD Medan, BPJS Kesehatan, dan pihak pengadu.
Penanganan Medis dan Sistem Rujukan Perlu Diperkuat
Kasus pasien BPJS RS Eshmun menjadi perhatian terhadap pentingnya koordinasi pelayanan dan sistem rujukan rumah sakit.
Dalam pelayanan kesehatan, pasien yang membutuhkan penanganan dokter spesialis dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medisnya.
Namun, proses rujukan tetap perlu memperhatikan kondisi klinis dan keselamatan pasien.
Rumah sakit perlu memastikan bahwa pasien memperoleh pemeriksaan awal serta penanganan yang sesuai sebelum proses rujukan dilakukan.
Khusus dalam kondisi gawat darurat, pertolongan medis harus diprioritaskan sesuai ketentuan pelayanan kesehatan.
Administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pasien untuk memperoleh tindakan penyelamatan yang diperlukan.
Karena itu, koordinasi antarfasilitas kesehatan menjadi faktor penting untuk mencegah keterlambatan pelayanan.
DPRD Medan Dorong Evaluasi Pelayanan RS Eshmun
Rapat Dengar Pendapat tersebut ditutup dengan kesepahaman mengenai perlunya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
Komisi II DPRD Medan meminta manajemen RS Eshmun melakukan pembenahan agar keluhan serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, pengawasan BPJS Kesehatan diharapkan semakin efektif dalam memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
Evaluasi pelayanan juga diperlukan untuk meningkatkan ketepatan penanganan, koordinasi rujukan, serta respons terhadap pengaduan pasien.
Melalui pembahasan dugaan keterlambatan penanganan pasien BPJS RS Eshmun, DPRD Medan menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pelayanan kesehatan.
Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan.
