Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (PW ISARAH Sumut) mendesak pemerintah daerah meningkatkan langkah perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Kabut asap di Sumatera Utara menjadi perhatian organisasi tersebut karena penurunan kualitas udara berpotensi memperburuk gangguan pernapasan masyarakat.
Wakil Sekretaris PW ISARAH Sumut, Muhammad Yasir Ramli, menyampaikan kritik terhadap penanganan dampak kabut asap oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut.
Dalam pernyataannya pada Jumat (16/10/2026), Yasir meminta pemerintah tidak hanya memantau kondisi udara, tetapi juga memperkuat tindakan perlindungan bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembukaan posko kesehatan bagi warga yang mengalami keluhan akibat paparan asap.
PW ISARAH Sumut Soroti Penanganan Kabut Asap
PW ISARAH Sumut menilai penurunan kualitas udara membutuhkan penanganan yang cepat dan terkoordinasi.
Muhammad Yasir Ramli mengkritik respons BPBD Sumut yang menurut penilaiannya belum cukup terlihat dalam melindungi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan warga.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi, terutama di wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara.
Kritik tersebut merupakan pandangan PW ISARAH Sumut dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa BPBD tidak melakukan penanganan.
Desak Posko Kesehatan Dibuka untuk Masyarakat
Salah satu tuntutan utama PW ISARAH Sumut adalah penyediaan posko kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.
Organisasi tersebut meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperluas akses pemeriksaan dan penanganan gangguan pernapasan.
Posko kesehatan dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan awal ketika mengalami keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan, atau sesak napas.
Selain itu, keberadaan posko berpotensi mendukung pemantauan kondisi kesehatan warga di wilayah terdampak.
PW ISARAH juga mendorong pembagian masker dan penguatan edukasi kesehatan.
Namun, laporan mengenai desakan tersebut belum memastikan apakah posko tambahan telah dibuka setelah pernyataan organisasi disampaikan.
PW ISARAH Minta Evaluasi Kinerja BPBD dan Dinkes Sumut
Selain mengusulkan posko kesehatan, PW ISARAH Sumut meminta Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi kinerja BPBD dan Dinas Kesehatan provinsi.
Permintaan tersebut disampaikan karena organisasi menilai situasi kabut asap membutuhkan perhatian serius.
Yasir juga menyuarakan kekhawatiran mengenai meningkatnya keluhan gangguan pernapasan di masyarakat.
Ia menggambarkan fasilitas kesehatan menghadapi tekanan akibat banyaknya warga yang mengalami masalah pernapasan.
Meski demikian, klaim mengenai penuhnya rumah sakit dan klinik dalam pernyataan tersebut belum disertai data kapasitas pelayanan yang dapat diverifikasi.
Karena itu, kondisi setiap fasilitas kesehatan perlu dilihat berdasarkan informasi resmi masing-masing instansi.
Dinkes Sumut Instruksikan Rumah Sakit dan Puskesmas Siaga
Di tengah kritik tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan telah menginstruksikan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal Lubis, pada Sabtu (17/10/2026) menjelaskan bahwa instruksi diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan.
Kesiagaan tersebut mencakup rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang melayani masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan selama kabut asap berlangsung.
Dengan demikian, meskipun PW ISARAH meminta pembukaan posko khusus, Dinkes Sumut telah menyampaikan adanya langkah kesiagaan melalui jaringan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Kasus ISPA di Sumatera Utara Menjadi Perhatian
Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu masalah kesehatan yang disoroti selama kabut asap berlangsung.
Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya mengakui adanya kenaikan laporan kasus ISPA.
Namun, Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal Lubis, pada 14 Oktober 2026 menyampaikan bahwa peningkatan yang dilaporkan saat itu tidak tergolong sangat signifikan.
Kondisi tersebut tetap perlu dipantau karena paparan polusi udara dapat memperburuk gangguan pernapasan.
Perlu dipahami bahwa ISPA dapat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri.
Karena itu, tidak seluruh kasus ISPA dapat langsung dinyatakan sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.
Dinkes Medan Catat Tren Kenaikan Kasus ISPA
Data Dinas Kesehatan Kota Medan menunjukkan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan sejak Agustus 2026.
Berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada 17 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA atau pneumonia yang dicatat Dinkes Medan mencapai 32.599 kasus pada Agustus.
Angka tersebut meningkat menjadi 45.818 kasus pada September 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara.
Pemerintah Kota Medan mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap memburuk.
Namun, peningkatan kasus sejak Agustus tidak dapat seluruhnya dikaitkan secara langsung dengan kabut asap pada Oktober tanpa analisis epidemiologis lebih lanjut.
BMKG Catat Penurunan Kualitas Udara di Medan
Kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Utara turut memengaruhi kualitas udara di Kota Medan.
Berdasarkan pemantauan BMKG pada Rabu (14/10/2026) pukul 10.00 WIB, konsentrasi partikel halus PM2.5 di Medan tercatat sebesar 116,3 mikrogram per meter kubik.
Angka tersebut melampaui baku mutu udara ambien nasional sebesar 55 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran 24 jam.
Meski demikian, satu hasil pengukuran sesaat tidak dapat langsung disamakan dengan rata-rata paparan selama 24 jam.
Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.
Paparan partikel tersebut berpotensi memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru kronis, dan gangguan kesehatan lainnya.
Pemprov Sumut Sebut Kabut Asap Berasal dari Luar Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya menjelaskan bahwa kabut asap yang memengaruhi wilayahnya berkaitan dengan pergerakan asap dari luar provinsi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, pada Jumat (16/10/2026) menyatakan tidak ditemukan lagi titik api karhutla di wilayah Sumut berdasarkan pemantauan saat itu.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan angin membawa asap dari daerah lain hingga memengaruhi kualitas udara di Sumatera Utara.
Pemerintah provinsi juga menyampaikan langkah mitigasi, termasuk pembagian masker dan koordinasi penanganan kabut asap.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menghadapi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan.
Anak-Anak dan Lansia Perlu Perlindungan Khusus
Kabut asap dapat menimbulkan dampak kesehatan pada berbagai kelompok masyarakat.
Namun, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan akibat polusi udara.
Paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, serta memperburuk gejala asma.
Pada sebagian orang, kondisi udara yang buruk juga dapat memicu sesak napas atau memperberat penyakit yang sudah ada.
Karena itu, kelompok rentan dianjurkan mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Keluarga juga perlu memperhatikan perubahan kondisi kesehatan anggota rumah tangga yang memiliki penyakit penyerta.
Masyarakat Diimbau Mengurangi Paparan Kabut Asap
Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah ketika udara dipenuhi asap.
Apabila harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan respirator N95 atau KN95 yang terpasang dengan baik dapat membantu mengurangi paparan partikel halus.
Warga juga dianjurkan menghindari aktivitas fisik berat di luar rumah ketika konsentrasi polusi meningkat.
Selain itu, menjaga kebersihan udara di dalam rumah dapat membantu mengurangi paparan asap.
Masyarakat perlu mengikuti informasi kualitas udara dari BMKG atau instansi lingkungan hidup yang berwenang.
Apabila mengalami sesak napas berat, nyeri dada, atau gangguan pernapasan yang memburuk, warga perlu segera mencari pertolongan medis.
Penanganan Kabut Asap Membutuhkan Koordinasi
Desakan PW ISARAH Sumut menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Penanganan kabut asap membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada pemantauan lingkungan.
Pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.
Sementara itu, kesiagaan rumah sakit dan puskesmas perlu disertai penyampaian informasi yang jelas mengenai akses pelayanan bagi warga.
Pemerintah juga perlu terus memantau perkembangan kualitas udara dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Dengan koordinasi yang baik, respons terhadap dampak kabut asap diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
PW ISARAH Sumut Dorong Perlindungan Kesehatan Warga
PW ISARAH Sumut meminta pemerintah daerah mempercepat langkah perlindungan kesehatan di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah.
Organisasi tersebut mendesak evaluasi penanganan oleh BPBD, pembagian masker, dan pembukaan posko kesehatan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Sumut telah menyampaikan instruksi kesiagaan kepada rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
Kabut asap di Sumatera Utara menjadi persoalan kesehatan lingkungan yang membutuhkan pemantauan dan penanganan berkelanjutan.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara serta memanfaatkan fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan pernapasan.
