Lewati ke konten
Situs informasi independen dan bukan situs resmi pemerintah.

Pasien BPJS Diduga Ditolak RS Bunda Thamrin, Wali Kota Medan Perintahkan Dinkes Bertindak

MEDAN, SUMATERA UTARA – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk segera meminta klarifikasi dari manajemen RS Bunda Thamrin. Langkah ini dilakukan setelah muncul pengaduan mengenai dugaan penolakan pasien BPJS Kesehatan.

Kasus dugaan penolakan pasien BPJS di Medan tersebut mencuat dalam kegiatan Sapa Warga yang digelar di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (24/10/2026).

Pengaduan disampaikan seorang warga Kelurahan Sekip bernama Nur. Ia menceritakan pengalaman suaminya yang disebut mengalami kendala ketika hendak memperoleh pelayanan medis di rumah sakit.

Menanggapi laporan tersebut, Rico Waas meminta persoalan itu ditelusuri agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan.

Warga Medan Mengadu Suaminya Diduga Ditolak Rumah Sakit

Dalam dialog bersama Wali Kota Medan, Nur mengungkapkan bahwa suaminya sempat dibawa ke RS Bunda Thamrin untuk mendapatkan pengobatan.

Namun, menurut pengakuannya, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan suaminya tidak aktif.

Keterangan tersebut membuat keluarga memutuskan mencari pelayanan medis di fasilitas kesehatan lain.

Nur kemudian membawa suaminya ke RS Vina Estetika. Saat dilakukan pemeriksaan administrasi di rumah sakit tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan suaminya ternyata dinyatakan masih aktif.

Perbedaan informasi itulah yang menjadi alasan Nur menyampaikan keluhan secara langsung kepada Wali Kota Medan.

Ia berharap pemerintah dapat menjelaskan penyebab persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak dialami masyarakat lainnya.

Rico Waas Perintahkan Dinkes Panggil RS Bunda Thamrin

Mendengar pengaduan warga, Rico Waas langsung meminta Dinas Kesehatan Kota Medan mengambil langkah tindak lanjut.

Ia menginstruksikan agar manajemen RS Bunda Thamrin dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai pelayanan yang dikeluhkan.

Pemanggilan tersebut diperlukan untuk mengetahui mengapa status BPJS pasien disebut tidak aktif di satu rumah sakit, tetapi dapat digunakan ketika pasien berobat di fasilitas kesehatan lainnya.

Selain meminta klarifikasi, Rico juga mengarahkan Dinas Kesehatan untuk mempertemukan pihak rumah sakit dengan warga yang menyampaikan pengaduan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menemukan penyebab permasalahan secara objektif.

Pemerintah Kota Medan juga ingin memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali Kota Medan Tegaskan Pasien Jangan Dipersulit

Rico Waas menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan kebutuhan pasien, terutama ketika seseorang sedang mengalami kondisi kesehatan yang berat.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan tidak seharusnya menghadapi hambatan yang tidak perlu.

Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan secara profesional serta memperhatikan kondisi medis pasien.

Wali Kota Medan juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, setiap persoalan administrasi perlu ditangani dengan baik agar tidak menghambat akses warga terhadap pertolongan medis yang diperlukan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi fasilitas kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Program UHC Medan Jadi Perhatian Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas turut menyinggung pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Rico menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah memberikan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan melalui program tersebut.

Dengan adanya UHC, masyarakat diharapkan tidak mengalami hambatan pembiayaan ketika membutuhkan layanan medis sesuai ketentuan program.

Namun, pemanfaatan layanan tetap mengikuti prosedur kepesertaan BPJS Kesehatan, ketentuan fasilitas kesehatan, serta mekanisme rujukan yang berlaku.

Pemerintah Kota Medan menilai koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit perlu berjalan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Dinkes Medan Diminta Evaluasi Rumah Sakit yang Dikeluhkan

Selain menindaklanjuti pengaduan Nur, Rico Waas meminta Dinas Kesehatan melakukan pendataan terhadap rumah sakit yang pernah dilaporkan mengalami persoalan pelayanan pasien.

Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui pola pengaduan sekaligus menentukan langkah pembinaan atau evaluasi yang sesuai.

Pemerintah berharap persoalan administrasi maupun komunikasi antara pasien dan fasilitas kesehatan dapat diselesaikan secara cepat.

Evaluasi juga menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program jaminan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan pengawasan yang konsisten, pelayanan kesehatan di Kota Medan diharapkan menjadi semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Pasien BPJS Harus Mengutamakan Keselamatan

Persoalan dugaan penolakan pasien BPJS di Medan kembali menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Fasilitas kesehatan perlu memberikan informasi administrasi secara jelas agar pasien dan keluarga memahami status kepesertaan maupun prosedur pelayanan.

Dalam kondisi kegawatdaruratan, penanganan medis harus mengikuti ketentuan pelayanan gawat darurat yang berlaku.

Sementara itu, untuk pelayanan non-darurat, peserta BPJS Kesehatan perlu mengikuti mekanisme layanan dan rujukan sesuai aturan.

Komunikasi yang baik antara petugas, pasien, dan keluarga menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahpahaman.

Selain itu, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan apabila menemukan perbedaan informasi.

Pemko Medan Berupaya Cegah Kasus Serupa Terulang

Instruksi Wali Kota Medan kepada Dinas Kesehatan menjadi langkah awal untuk menelusuri pengaduan mengenai pelayanan di RS Bunda Thamrin.

Pemerintah daerah ingin memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang tepat.

Meski demikian, dugaan penolakan pasien tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak rumah sakit sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab maupun tanggung jawabnya.

Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen RS Bunda Thamrin dalam sumber yang ditinjau mengenai hasil klarifikasi atas pengaduan tersebut.

Pemerintah Kota Medan berharap tindak lanjut pengaduan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa akses pelayanan kesehatan yang jelas, adil, dan mengutamakan keselamatan pasien perlu terus dijaga.

Disclaimer kesehatan: Informasi pada situs ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau saran langsung dari tenaga kesehatan.