MEDAN – Persoalan penolakan pasien BPJS di Medan kembali menjadi perhatian setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit. Anggota DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, mendorong peningkatan pengawasan agar warga yang membutuhkan perawatan tidak mengalami hambatan pelayanan kesehatan.
Dalam isu yang berkembang, pembentukan satuan tugas (satgas) khusus menjadi salah satu usulan untuk memperkuat penanganan pengaduan pasien.
Namun, hingga 28 Oktober 2026, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai pembentukan satgas tersebut oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Sementara itu, Pemko Medan telah menyatakan akan memperketat pengawasan rumah sakit dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dipersulit saat berobat.
Iswanda Ramli Soroti Pelayanan Pasien BPJS di Medan
Iswanda Ramli merupakan anggota DPRD Kota Medan yang beberapa kali menyampaikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC).
Pada Mei 2026, Iswanda meminta BPJS Kesehatan mengambil tindakan tegas terhadap rumah sakit yang terbukti menolak pasien peserta UHC.
Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai kesulitan memperoleh kamar rawat inap masih kerap ditemukan.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena program jaminan kesehatan bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan medis.
Iswanda juga menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi pasien, tanpa membedakan jenis pembiayaan kesehatan yang digunakan.
Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan menjalankan pelayanan sesuai ketentuan dan kebutuhan medis pasien.
Usulan Satgas Khusus untuk Menangani Keluhan Pasien
Pembentukan satgas khusus dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit di Kota Medan.
Jika dibentuk, satgas tersebut dapat diarahkan untuk membantu mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Penanganan pengaduan masyarakat menjadi perhatian penting karena persoalan administrasi maupun ketersediaan kamar dapat berdampak terhadap akses pelayanan.
Satgas juga berpotensi membantu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif.
Meski demikian, mekanisme kerja, susunan anggota, dan kewenangan satgas memerlukan keputusan resmi pemerintah daerah.
Sampai saat ini, belum ada informasi terverifikasi bahwa Pemko Medan telah membentuk satgas khusus tersebut.
Wali Kota Medan Minta Rumah Sakit Tidak Menolak Pasien
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas turut memberikan perhatian terhadap laporan masyarakat yang mengaku mengalami penolakan pelayanan rumah sakit.
Pada Senin (26/10/2026), Rico meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan mengutamakan keselamatan pasien.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis tidak seharusnya dipersulit karena persoalan administrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya pengaduan warga mengenai pelayanan salah satu rumah sakit di Kota Medan.
Rico kemudian meminta Dinas Kesehatan Kota Medan memanggil pihak rumah sakit untuk memperoleh penjelasan mengenai kejadian tersebut.
Langkah klarifikasi diperlukan agar pemerintah mengetahui penyebab persoalan dan dapat menentukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Pemko Medan juga menjadikan pengaduan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Pemko Medan Perketat Pengawasan Rumah Sakit Swasta
Selain arahan Wali Kota Medan, pemerintah daerah menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit swasta.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.
Pada Selasa (27/10/2026), Erfin menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan didorong untuk lebih aktif melakukan pengawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul pengaduan warga terkait dugaan penolakan pelayanan di salah satu rumah sakit swasta.
Menurut Erfin, pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan yang ditemukan.
Ia juga mengakui bahwa kewenangan Pemko Medan dalam memberikan sanksi tertentu kepada rumah sakit swasta memiliki batasan.
Karena itu, koordinasi dengan lembaga yang berwenang menjadi bagian penting dalam penanganan pengaduan.
DPRD Medan Bahas Keluhan Pelayanan Rumah Sakit
Persoalan penolakan pasien BPJS di Medan juga menjadi pembahasan Komisi II DPRD Kota Medan.
Pada Senin (26/10/2026), Komisi II menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait pelayanan kesehatan masyarakat.
Rapat tersebut membahas pengaduan pelayanan di Rumah Sakit Umum Wulan Windy Marelan.
Berdasarkan keterangan resmi DPRD Kota Medan, sejumlah persoalan yang dibahas meliputi kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, kendala rujukan, serta administrasi pelayanan.
Selain itu, DPRD menyoroti keluhan mengenai pasien yang dipulangkan setelah menjalani perawatan selama beberapa hari meskipun kondisi kesehatannya dinilai belum pulih.
Pelayanan petugas penerimaan pasien juga menjadi salah satu perhatian.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Medan menegaskan pentingnya rumah sakit menjalankan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku.
DPRD juga berencana menjadwalkan pembahasan lanjutan bersama pimpinan rumah sakit dan pemangku kepentingan terkait.
Pasien Gawat Darurat Harus Mendapat Pertolongan
Salah satu persoalan penting dalam pelayanan rumah sakit adalah penanganan pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien dalam kondisi darurat.
Rumah sakit tidak boleh menunda pertolongan yang diperlukan hanya karena persoalan administrasi atau pembayaran.
Dalam rapat Komisi II DPRD Medan, Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa pasien BPJS maupun peserta UHC yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD).
Selanjutnya, tenaga medis akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan penanganan yang diperlukan.
Keputusan mengenai rawat inap, rawat jalan, atau rujukan harus mempertimbangkan kondisi medis pasien.
Dengan demikian, pelayanan tetap perlu mengutamakan keselamatan dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Kemenkes Tegaskan Aturan Pelayanan Peserta JKN
Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan pasien dengan status kepesertaan JKN yang dinonaktifkan sementara.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang diumumkan pada 11 Februari 2026.
Melalui kebijakan tersebut, rumah sakit diminta tetap memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis kepada pasien yang memenuhi ketentuan.
Larangan penolakan dalam surat edaran tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara.
Rumah sakit juga diminta berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dinas kesehatan untuk menyelesaikan persoalan administrasi serta penjaminan biaya.
Ketentuan ini tidak berarti seluruh jenis kepesertaan nonaktif otomatis memperoleh manfaat tanpa persyaratan.
Namun, kebijakan tersebut menegaskan pentingnya memastikan persoalan administrasi tidak menghambat keselamatan pasien yang membutuhkan pertolongan medis.
Program UHC Medan Diharapkan Mempermudah Akses Berobat
Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program Universal Health Coverage sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Melalui program tersebut, warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan bahwa program UHC merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Meski demikian, pelaksanaan program masih memerlukan pengawasan agar masyarakat tidak menghadapi hambatan di fasilitas kesehatan.
Persoalan administrasi kepesertaan, ketersediaan kamar, dan prosedur rujukan perlu ditangani secara jelas.
Pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit memiliki peran masing-masing dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Iswanda Ramli Pernah Soroti Pasien Dipulangkan Sebelum Pulih
Selain persoalan penolakan pasien, Iswanda Ramli sebelumnya juga menyoroti keluhan mengenai pemulangan pasien BPJS dari rumah sakit.
Pada Juli 2026, ia meminta BPJS Kesehatan menindak rumah sakit yang terbukti memulangkan pasien sebelum kondisi medisnya memungkinkan untuk pulang.
Iswanda menilai keputusan pemulangan harus didasarkan pada pertimbangan dokter dan kondisi kesehatan pasien.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas ruang rawat inap agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan.
Selain fasilitas, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan ketersediaan dokter spesialis turut menjadi perhatian.
Menurutnya, penguatan pelayanan rumah sakit diperlukan agar manfaat program UHC benar-benar dirasakan masyarakat.
Masyarakat Bisa Melaporkan Kendala Pelayanan
Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak terkait.
Keluhan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan rumah sakit, BPJS Kesehatan, maupun Dinas Kesehatan Kota Medan.
Untuk membantu proses pemeriksaan, masyarakat sebaiknya menyimpan informasi mengenai waktu kejadian, fasilitas kesehatan yang didatangi, serta penjelasan yang diterima.
Dokumen pelayanan atau bukti administrasi yang relevan juga dapat membantu proses klarifikasi.
Apabila pengaduan belum memperoleh penyelesaian, masyarakat dapat meminta pendampingan melalui mekanisme pengawasan pelayanan publik yang tersedia.
Sementara itu, pasien dengan kondisi gawat darurat harus segera mendapatkan pertolongan medis dan tidak menunda penanganan demi mengurus pengaduan.
Pengawasan Rumah Sakit di Medan Perlu Diperkuat
Munculnya kembali keluhan mengenai penolakan pasien BPJS di Medan menunjukkan pentingnya pengawasan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Perhatian Iswanda Ramli terhadap hak pasien, pembahasan DPRD, serta langkah Pemko Medan untuk memperketat pengawasan menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan.
Pembentukan satgas khusus dapat menjadi salah satu usulan yang dipertimbangkan, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan keputusan dan dasar kewenangan yang jelas.
Di sisi lain, setiap laporan dugaan penolakan pasien perlu diperiksa secara objektif dengan memberikan kesempatan klarifikasi kepada rumah sakit terkait.
Melalui pengawasan yang efektif dan koordinasi antarlembaga, pelayanan BPJS Kesehatan serta program UHC di Kota Medan diharapkan semakin mudah diakses masyarakat.
