Lewati ke konten
Situs informasi independen dan bukan situs resmi pemerintah.

Sidang Dugaan Korupsi RSU Nias Rp38,55 Miliar, Saksi Ungkap Pencairan Tanpa Jaminan Pemeliharaan

MEDAN, SUMATERA UTARA – Persidangan perkara dugaan korupsi RSU Nias kembali mengungkap persoalan administrasi pembayaran proyek pembangunan rumah sakit senilai Rp38,55 miliar. Seorang saksi menyebut pencairan pembayaran 100 persen tetap dilakukan meskipun sejumlah dokumen yang dipersyaratkan belum tersedia.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026).

Persidangan menghadirkan Yapintar Mendrofa, mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias tahun 2022, sebagai saksi.

Saksi Ungkap Dokumen Pembayaran RSU Nias Tidak Lengkap

Dalam keterangannya, Yapintar Mendrofa menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap 27 item dokumen pembayaran proyek menemukan sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi.

Dua dokumen yang disebut tidak tersedia adalah Jaminan Pemeliharaan dan Asuransi Tenaga Kerja (Astek).

Menurut saksi, kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari kewajiban penyedia jasa sebagaimana diatur dalam kontrak pembangunan rumah sakit.

Meski demikian, proses pencairan pembayaran proyek disebut tetap berjalan hingga mencapai 100 persen.

Nilai kontrak pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias diketahui mencapai Rp38.550.850.700.

Kekurangan Dokumen Disebut Sudah Dilaporkan

Yapintar menerangkan bahwa kekurangan dokumen pembayaran telah disampaikan kepada sejumlah pejabat terkait sebelum pencairan dilakukan.

Pihak yang disebut menerima informasi tersebut antara lain Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juang Putra Zebua, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Oberlin Kurniawan Gea.

Namun, menurut keterangan saksi, dokumen jaminan pemeliharaan yang dipersyaratkan tidak diserahkan hingga proses pembayaran berlangsung.

Keterangan tersebut menjadi salah satu materi yang diperiksa dalam persidangan untuk menilai kesesuaian proses pencairan dengan ketentuan kontrak dan pengadaan barang serta jasa.

Pencairan Rp38,55 Miliar Menggunakan SPTJM

Persidangan juga menyoroti proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Menurut saksi, KPA Oberlin Kurniawan Gea tetap memproses dan menandatangani SPM meskipun dokumen Jaminan Pemeliharaan dan Astek belum tersedia.

Selain itu, Berita Acara Pembayaran disebut belum ditandatangani oleh PPK.

Yapintar menerangkan bahwa pencairan tersebut dilakukan dengan dasar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Rahmani Oktaviani Zandroto.

Keterangan mengenai penggunaan SPTJM menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena berkaitan dengan dasar administrasi pencairan pembayaran proyek.

Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh alat bukti.

Enam Terdakwa Jalani Persidangan Dugaan Korupsi RSU Nias

Perkara dugaan korupsi RSU Nias melibatkan enam terdakwa dengan peran berbeda dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek.

Mereka adalah Juang Putra Zebua selaku PPK, Fredy Ligim Putra Zebua selaku penyedia jasa dari PT Viola Cipta Mahakarya, serta Lianus Ndruru selaku pihak manajemen konstruksi dari PT Artek Utama.

Terdakwa lainnya adalah Lister Boy Lase yang menjabat KPA Tahun Anggaran 2022–2023, Oberlin Kurniawan Gea selaku KPA Tahun Anggaran 2024, serta Rahmani Oktaviani Zandroto selaku Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias saat itu.

Seluruh terdakwa masih menjalani proses persidangan. Status terdakwa tidak dapat disamakan dengan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Persidangan Sebelumnya Soroti Kerusakan Bangunan Rumah Sakit

Selain persoalan administrasi pembayaran, persidangan sebelumnya juga mengungkap keterangan mengenai kondisi fisik bangunan RSU Pratama Nias.

Dalam sidang pada 4 November 2026, sejumlah saksi menyebut kerusakan pada beberapa bagian rumah sakit telah terjadi sejak 2024.

Bagian yang disebut mengalami kerusakan meliputi ruang operasi, ICU, radiologi, Gedung C, dan lantai dua.

Saksi juga menyampaikan adanya hasil pengujian yang menunjukkan mutu beton pada bagian pekerjaan tertentu tidak memenuhi standar K-250 yang dipersyaratkan.

Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

Persoalan kualitas bangunan menjadi perhatian karena proyek rumah sakit berkaitan langsung dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kejari Gunungsitoli Tegaskan Proses Hukum Berjalan Objektif

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, menyampaikan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum berkomitmen menjalankan proses persidangan secara profesional, proporsional, dan objektif.

Setiap keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim.

Kejaksaan juga menekankan pentingnya menghormati proses peradilan dan tidak menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta hukum diperiksa.

Publik Menanti Kejelasan Kasus Pembangunan RSU Nias

Perkara dugaan korupsi RSU Nias menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

Keterangan mengenai pencairan pembayaran 100 persen tanpa kelengkapan dokumen menambah sejumlah persoalan yang sedang diuji dalam persidangan.

Di sisi lain, masyarakat berkepentingan terhadap kualitas bangunan, kesiapan fasilitas, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Proses persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan proyek, pertanggungjawaban administrasi, dan dugaan penyimpangan yang didakwakan.

Hingga kini, seluruh keterangan yang muncul masih harus dinilai berdasarkan alat bukti dan keputusan majelis hakim.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh terdakwa sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer kesehatan: Informasi pada situs ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau saran langsung dari tenaga kesehatan.