MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap di 17 kabupaten.
Program tersebut diarahkan agar Puskesmas mampu memberikan pelayanan lebih lengkap. Selain layanan kesehatan dasar, fasilitas terpilih akan diperkuat untuk mendukung layanan spesialistik yang terintegrasi dengan rumah sakit rujukan.
Transformasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemprov Sumut juga menyiapkan penguatan alat kesehatan, sumber daya manusia, tata kelola, hingga sistem rujukan.
21 Puskesmas Jadi Lokus Transformasi
Persiapan program telah berlangsung sejak awal 2026. Tahapannya dimulai dari pemetaan hingga koordinasi bersama pemerintah kabupaten.
Selanjutnya, pemerintah melakukan verifikasi lapangan dan pembahasan data. Dari proses tersebut, 21 Puskesmas di 17 kabupaten ditetapkan sebagai lokus program.
Program ini mencakup peningkatan kapasitas pelayanan. Selain itu, rehabilitasi dan penambahan ruang akan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas.
Sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Begitu pula dengan pemenuhan alat kesehatan serta tenaga yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan.
Layanan Spesialistik Diperkuat
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan transformasi secara menyeluruh.
Pengembangannya mencakup sarana, alat kesehatan, SDM, tata kelola pelayanan, sistem rujukan, dan telemedisin. Jejaring pengampuan layanan spesialistik juga akan diperkuat.
Dengan demikian, Puskesmas terpilih nantinya tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan dasar. Fasilitas tersebut juga diarahkan untuk menghadirkan layanan spesialistik yang terhubung dengan rumah sakit rujukan.
Penguatan ini diharapkan membuat masyarakat memperoleh pelayanan lebih dekat. Terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan rujukan.
Tersebar di 17 Kabupaten Sumatera Utara
Sebanyak 17 kabupaten menjadi lokus Program Transformasi Puskesmas Rawat Inap Plus Layanan Spesialistik Sumut Berkah 2026.
Daerah tersebut meliputi Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Pemprov Sumut juga melibatkan pemerintah kabupaten dalam memastikan keberlanjutan program. Karena itu, pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten sedang diperkuat.
Pemprov dan Kabupaten Siapkan Komitmen Bersama
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi pada 13 Agustus 2026.
Rapat membahas persiapan Surat Pernyataan Komitmen Bersama atau SPKB antara Gubernur Sumatera Utara dan bupati daerah lokus.
Komitmen tersebut mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya pengelolaan aset, pelayanan, SDM, pembiayaan, pemeliharaan, BLUD, serta pengampuan spesialistik.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pelayanan tetap berjalan selama proses konstruksi. Kesiapan administratif dan teknis juga harus diselesaikan sebelum program dilaksanakan lebih lanjut.
Pada 13 Agustus, Dinkes Sumut menyatakan persiapan penandatanganan SPKB hampir rampung. Saat itu, penandatanganan ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus 2026.
Puskesmas Diperkuat sebagai Layanan Kesehatan Dasar
Pengembangan 21 Puskesmas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar di Sumatera Utara.
Melalui fasilitas yang lebih memadai, penanganan awal diharapkan dapat dilakukan lebih optimal. Sementara itu, pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan tetap dapat terhubung dengan rumah sakit rujukan.
Pemprov Sumut menilai penguatan pelayanan kesehatan dasar menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, transformasi Puskesmas tidak hanya menyentuh gedung dan peralatan.
SDM, tata kelola, sistem rujukan, dan keberlanjutan pelayanan juga menjadi bagian penting. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mendapatkan akses kesehatan yang semakin dekat dan terintegrasi.