MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Sumatera Utara tercatat 22%. Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8%.
Karena itu, Pemprov Sumut menjalankan dua pendekatan secara terpadu. Keduanya adalah intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Penanganan Stunting Tidak Bisa Dilakukan Sendiri
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut hanya melalui sektor kesehatan.
Kolaborasi diperlukan mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga tenaga kesehatan. Dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta keluarga juga memiliki peran penting.
Komitmen tersebut diperkuat dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera. Kegiatan berlangsung di Medan pada 27 Agustus 2026.
Rakor tersebut diikuti 154 kepala daerah se-Sumatera secara luring dan daring. Selain itu, kegiatan diisi dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting.
Intervensi Gizi Terus Diperkuat
Pemprov Sumut menjalankan sejumlah program melalui intervensi spesifik. Salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.
Pada 2026, sasaran program tersebut mencapai 815.520 remaja putri yang bersekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 636.637 orang atau sekitar 78% telah menjalani skrining.
Sementara itu, pemantauan pertumbuhan telah menjangkau 696.183 balita. Jumlah tersebut setara sekitar 90% dari total 768.408 balita.
Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga terus dilakukan. Hingga Juni 2026, capaiannya mencapai 87% dan telah memenuhi target nasional.
Selain itu, pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia di bawah enam bulan mencapai 83,3%. Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 76%.
Sanitasi dan Rumah Layak Jadi Perhatian
Penanganan stunting juga dilakukan melalui intervensi sensitif. Pendekatan ini mencakup faktor di luar pelayanan kesehatan yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Salah satu fokusnya adalah peningkatan akses sanitasi. Pada 2026, Pemprov Sumut membangun 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota.
Selain itu, sebanyak 840 rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota diperbaiki selama periode 2025–2026.
Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan UNICEF untuk memperluas akses sanitasi layak. Kerja sama tersebut turut mendukung percepatan penurunan stunting.
Dinkes Sumut dan BKKBN Perkuat Sinergi
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sumut dan BKKBN Sumut juga memperkuat koordinasi penanganan stunting. Pertemuan kedua instansi berlangsung pada 21 Mei 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa stunting masih menjadi prioritas pembangunan kesehatan daerah.
Dinkes Sumut menjalankan sejumlah strategi. Di antaranya Gerakan ABCDE Cegah Stunting, penguatan pelayanan antenatal, dan pemberian tablet tambah darah.
Selain itu, pemerintah memperkuat pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Pemantauan tumbuh kembang balita serta surveilans gizi juga terus ditingkatkan.
Digitalisasi sistem monitoring turut dikembangkan. Sementara itu, kolaborasi dengan dunia usaha didorong melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Sumut Kejar Penurunan Prevalensi Stunting
Dinkes Sumut menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 18,5% pada 2026. Selanjutnya, angka tersebut ditargetkan berada di bawah 14% pada 2029.
Di sisi lain, Pemprov Sumut juga memiliki sasaran jangka lebih panjang. Dalam kerja sama sanitasi bersama UNICEF, prevalensi stunting ditargetkan mencapai 12,5% pada 2030.
Oleh karena itu, intervensi kesehatan perlu berjalan bersama perbaikan sanitasi, pemenuhan gizi, dan peningkatan kualitas hunian. Edukasi keluarga juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan membuat program lebih tepat sasaran. Dengan demikian, anak-anak di Sumatera Utara dapat memperoleh dukungan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.