LANGKAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah sejumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Rantau Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan.
Dugaan keracunan MBG Langkat tersebut memicu desakan dari Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Mahasiswa Peduli Indonesia (PW IPMAPI) Sumatera Utara agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Serapuh Asli dihentikan sementara hingga pemeriksaan selesai.
Sejumlah pemberitaan menyebut tujuh siswa terdampak dan mendapatkan penanganan medis di RSU Tanjung Pura. Namun, laporan media lain menyebut enam siswa, dengan empat di antaranya menjalani rawat inap.
Perbedaan data tersebut masih memerlukan konfirmasi dari instansi kesehatan terkait.
Dugaan Keracunan MBG Langkat Jadi Sorotan IPMAPI
Ketua PW IPMAPI Sumut, Muhammad Ihsan, M.Sos., mendatangi RSU Tanjung Pura untuk melihat kondisi siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.
Menurut pemberitaan yang memuat keterangan IPMAPI, terdapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.
Salah satu laporan menyebut nasi yang dibagikan diduga berlendir. Sementara itu, pemberitaan lainnya menyoroti kondisi dimsum dalam menu MBG.
Informasi mengenai kondisi makanan tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab gangguan kesehatan para siswa.
Karena itu, IPMAPI meminta agar sampel makanan diperiksa melalui pengujian laboratorium.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kontaminasi atau faktor lain yang berkaitan dengan keluhan kesehatan siswa.
IPMAPI Desak SPPG Serapuh Asli Ditutup Sementara
PW IPMAPI Sumut mendesak penghentian sementara operasional SPPG Serapuh Asli sampai investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai dilaksanakan.
Muhammad Ihsan menilai keselamatan siswa harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, setiap tahapan penyediaan makanan perlu mendapatkan pengawasan, mulai dari pengolahan bahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian.
IPMAPI juga meminta agar pihak pengelola bertanggung jawab apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran standar operasional.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lokasi kejadian.
Desakan tersebut merupakan tuntutan organisasi masyarakat dan belum berarti adanya keputusan resmi penutupan maupun penetapan kesalahan pihak pengelola.
Pemeriksaan Medis dan Uji Laboratorium Diminta Dilakukan
IPMAPI Sumut meminta agar seluruh siswa yang diduga terdampak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.
Organisasi tersebut juga mendesak pengujian laboratorium terhadap sampel makanan yang dibagikan kepada siswa.
Langkah ini penting untuk memastikan penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pemeriksaan kesehatan, IPMAPI meminta adanya perhatian terhadap biaya pengobatan dan pemulihan siswa yang terdampak.
Pihak yang terbukti bertanggung jawab juga diminta memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga informasi dalam pemberitaan yang dirujuk, belum tersedia hasil laboratorium yang memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut.
Keamanan Pangan Program MBG Harus Menjadi Prioritas
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat, termasuk anak usia sekolah.
Namun, penyediaan makanan bergizi juga harus memperhatikan keamanan pangan agar makanan yang diberikan aman dikonsumsi.
Pengawasan kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, suhu penyimpanan, serta proses distribusi merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit akibat makanan.
Makanan yang terkontaminasi mikroorganisme atau bahan berbahaya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut.
Karena itu, penerapan standar higiene dan sanitasi menjadi hal penting bagi seluruh penyelenggara pelayanan makanan dalam jumlah besar.
Jika siswa mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan, pemeriksaan medis perlu segera dilakukan untuk menentukan penanganan yang tepat.
Ombudsman Sumut Sebelumnya Soroti Pengawasan MBG
Persoalan keamanan pangan dalam program MBG juga pernah menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
Pada Oktober 2026, Ombudsman menyoroti berbagai laporan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah Sumatera Utara.
Ombudsman mendorong penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional SPPG agar kejadian serupa dapat dicegah.
Pengawasan tersebut mencakup pemenuhan standar higiene sanitasi, koordinasi antarinstansi, dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.
Namun, temuan Ombudsman pada kasus-kasus sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai bukti penyebab dugaan keracunan di MIS Rantau Panjang.
Peristiwa di Langkat tetap memerlukan pemeriksaan tersendiri.
IPMAPI Minta Investigasi Dilakukan Secara Transparan
PW IPMAPI Sumut berharap pemerintah dan instansi terkait segera memberikan perhatian terhadap laporan dugaan keracunan MBG di Kabupaten Langkat.
Organisasi tersebut meminta proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan mengutamakan keselamatan anak.
IPMAPI juga menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi secara damai apabila tuntutan mereka tidak memperoleh tindak lanjut.
Meski demikian, penentuan penyebab gangguan kesehatan dan tanggung jawab hukum tetap harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti yang sah.
Program MBG diharapkan tetap berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Melalui pengawasan keamanan pangan yang ketat, evaluasi berkala, serta penanganan cepat terhadap setiap laporan gangguan kesehatan, pelaksanaan program MBG diharapkan semakin aman bagi seluruh penerima manfaat.
