Lewati ke konten
Situs informasi independen dan bukan situs resmi pemerintah.

PDIP Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Medan, Minta Hak Pasien BPJS Kelas III Dilindungi

MEDAN, SUMATERA UTARA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Namun, fraksi tersebut meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pelayanan pasien BPJS Kesehatan kelas III.

Dukungan terhadap Ranperda Sistem Kesehatan Medan disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Lily, MBA, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki dan Zulkarnaen.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan Ranperda dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Regulasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

PDIP Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Medan

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap Ranperda inisiatif DPRD tersebut.

Menurut Lily, terdapat kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai pentingnya membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penguatan pelayanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, sistem rujukan, serta perlindungan pasien dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Ranperda diharapkan mengatur keterbukaan informasi mengenai ketersediaan kamar rumah sakit, kepastian obat, dan transparansi pembiayaan pelayanan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan menilai regulasi baru harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama ketika membutuhkan pelayanan medis.

Pasien BPJS Kelas III Jadi Sorotan DPRD Medan

Salah satu persoalan utama yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan adalah pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan kelas III.

Lily mengungkapkan adanya keluhan masyarakat mengenai keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sejumlah pasien peserta BPJS kelas III mengeluhkan perlakuan yang dianggap tidak adil ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar tidak terus berulang.

Keluhan tersebut juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang mengandalkan jaminan kesehatan nasional.

Meski demikian, keluhan mengenai perlakuan tidak adil perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi agar kondisi setiap kasus dapat dipastikan secara objektif.

Pelayanan Darurat Harus Utamakan Keselamatan Pasien

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien.

Dalam pembahasan Ranperda, pelayanan kegawatdaruratan diharapkan mendapatkan prioritas sebelum penyelesaian urusan administrasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera tidak mengalami keterlambatan penanganan.

Selain itu, kejelasan alur rujukan dari puskesmas menuju rumah sakit menjadi salah satu perhatian utama.

Sistem rujukan yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Keterbukaan informasi mengenai kapasitas kamar rawat inap juga diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian bagi pasien dan keluarga.

Sebanyak 41 Puskesmas Medan Didorong Jadi Garda Terdepan

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan turut menagih komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk memperkuat 41 puskesmas di Kota Medan.

Puskesmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dinilai penting agar masyarakat tidak selalu bergantung pada pelayanan rumah sakit.

Selain menangani keluhan kesehatan dasar, puskesmas memiliki peran dalam edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemantauan kondisi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong peningkatan kegiatan posyandu bagi balita dan lanjut usia.

Edukasi mengenai kesehatan lingkungan, perilaku hidup sehat, serta bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif yang perlu diperkuat.

RSUD Pirngadi dan Bachtiar Djafar Diminta Dibenahi

Untuk mengatasi persoalan pelayanan rujukan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan dua rumah sakit milik pemerintah daerah.

Kedua fasilitas tersebut adalah RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar.

Optimalisasi pelayanan diharapkan dilakukan melalui pembenahan gedung, peningkatan kapasitas ruang rawat inap, dan penyediaan peralatan kesehatan modern.

Selain infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan tenaga medis juga menjadi perhatian.

Fraksi PDI Perjuangan menilai pembenahan kedua rumah sakit dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah.

Integrasi administrasi antara rumah sakit dan seluruh puskesmas di Kota Medan juga diperlukan agar proses rujukan berjalan lebih efektif.

Pemko Medan Berkomitmen Perkuat Infrastruktur Kesehatan

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan.

Dalam rapat paripurna DPRD Medan pada 9 November 2026, pemerintah kota menjelaskan rencana revitalisasi dan optimalisasi sebagian besar dari 41 puskesmas.

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar.

Pembenahan tersebut mencakup fasilitas rawat inap, kelengkapan peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, dan sistem rujukan terintegrasi.

Rico Waas menegaskan bahwa regulasi kesehatan yang disusun harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setelah disahkan.

Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan DPRD dalam menyempurnakan substansi Ranperda sesuai ketentuan yang berlaku.

Ranperda Diminta Atur Pengaduan dan Pengawasan Pelayanan

Selain peningkatan fasilitas, Fraksi PDI Perjuangan meminta Ranperda Sistem Kesehatan Medan mengatur mekanisme pengaduan masyarakat secara jelas.

Mekanisme tersebut diperlukan agar pasien dan keluarga memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan mengenai pelayanan kesehatan.

Pengawasan mutu pelayanan juga diharapkan menjadi bagian penting dalam regulasi.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar standar pelayanan kesehatan.

Pengaturan tersebut diharapkan berlaku terhadap fasilitas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Dengan sistem pengawasan yang lebih jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perlindungan Tenaga Kesehatan Juga Jadi Perhatian

Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya menyoroti hak pasien, tetapi juga pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

Dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya perlu mendapatkan rasa aman ketika menjalankan tugas.

Perlindungan dari ancaman dan tindakan kekerasan menjadi salah satu aspek yang diharapkan masuk dalam pembahasan Ranperda.

Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dinilai penting untuk menjaga mutu pelayanan.

Penguatan perlindungan pasien dan tenaga kesehatan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pelayanan medis yang lebih aman, profesional, dan berkualitas.

Ranperda Kesehatan Medan Diharapkan Tingkatkan Mutu Layanan

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Medan menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan pelayanan kesehatan di daerah.

Fraksi PDI Perjuangan berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian mengenai hak pasien, sistem rujukan, ketersediaan fasilitas, dan standar pelayanan.

Perhatian terhadap pasien BPJS Kesehatan kelas III menjadi salah satu hal yang dinilai perlu mendapatkan solusi nyata.

Di sisi lain, peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit pemerintah juga harus berjalan seiring dengan penguatan program pencegahan penyakit.

Melalui kerja sama antara DPRD, Pemerintah Kota Medan, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan diharapkan semakin adil dan mudah diakses.

Ranperda Sistem Kesehatan Medan masih berada dalam proses pembahasan, sehingga ketentuan akhirnya akan bergantung pada hasil pembahasan dan persetujuan sesuai prosedur pembentukan peraturan daerah.

Dengan regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, masyarakat Kota Medan diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, aman, dan tidak diskriminatif.

Disclaimer kesehatan: Informasi pada situs ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau saran langsung dari tenaga kesehatan.