MEDAN, SUMATERA UTARA – DPRD Kota Medan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan pasien sekaligus memastikan anggaran Universal Health Coverage (UHC) Medan sekitar Rp300 miliar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain pelayanan pasien, DPRD juga menyoroti kesejahteraan tenaga kesehatan, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit, serta evaluasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program UHC.
Penguatan regulasi diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat Kota Medan.
Anggaran UHC Medan Rp300 Miliar Jadi Sorotan DPRD
Anggaran UHC Medan sekitar Rp300 miliar menjadi perhatian DPRD karena besarnya pembiayaan kesehatan perlu diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan sekaligus pengusul Ranperda Sistem Kesehatan, Afif Abdillah, menilai pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari anggaran tersebut.
Menurut Afif, masih terdapat kebutuhan medis pasien yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema UHC.
Karena itu, DPRD mendorong agar kebutuhan pelayanan yang belum tercakup dapat dipertimbangkan melalui pembiayaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya tersebut bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan aturan pembiayaan kesehatan yang berlaku.
DPRD Medan Siapkan Perda Sistem Kesehatan Baru
DPRD Kota Medan tengah mendorong penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Sistem Kesehatan.
Afif Abdillah menjelaskan bahwa perubahan substansi aturan telah melampaui 50 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Setelah melakukan konsultasi dengan instansi terkait, penyusunan regulasi diarahkan menjadi perda baru, bukan sekadar perubahan terhadap aturan lama.
Regulasi tersebut disiapkan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Perda baru diharapkan mampu menyesuaikan tata kelola pelayanan kesehatan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program UHC.
Perlindungan Pasien UHC Perlu Diperkuat
Salah satu fokus Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan adalah penguatan hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang layak.
DPRD menilai perlindungan pasien tidak cukup hanya melalui tersedianya pembiayaan kesehatan.
Pelayanan di rumah sakit juga harus memenuhi standar, mulai dari proses administrasi, pemeriksaan medis, hingga penanganan pasien sesuai kebutuhan klinis.
Keluhan mengenai ketersediaan ruang rawat inap, proses rujukan, dan pelayanan rumah sakit menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.
Melalui regulasi yang lebih jelas, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar untuk memperkuat pengawasan terhadap fasilitas kesehatan mitra UHC.
Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Ikut Disorot
Selain hak pasien, DPRD Kota Medan juga menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan.
Afif Abdillah mengungkapkan adanya laporan mengenai tenaga kesehatan yang menerima upah sekitar Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
Laporan tersebut menjadi perhatian karena tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan pemulihan pasien.
DPRD menilai peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Karena itu, aspek kesejahteraan tenaga kesehatan diharapkan turut menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru.
Meski demikian, besaran upah yang disampaikan merupakan laporan yang diterima DPRD dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh tenaga kesehatan di Kota Medan.
Kerja Sama Pemko Medan dan BPJS Kesehatan Perlu Dievaluasi
Ranperda Sistem Kesehatan juga diarahkan untuk memperjelas kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan.
Pengaturan tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan pelayanan, serta standar yang harus dipenuhi fasilitas kesehatan.
DPRD menilai mekanisme pembayaran klaim rumah sakit perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi kelancaran operasional pelayanan.
Keterlambatan penyelesaian klaim berpotensi berdampak terhadap kondisi keuangan rumah sakit.
Oleh karena itu, tata kelola pembiayaan dan evaluasi kerja sama diharapkan dapat diperkuat melalui aturan yang lebih jelas.
Rumah Sakit Mitra UHC Diusulkan Mendapat Penghargaan dan Sanksi
DPRD Kota Medan turut mengusulkan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi rumah sakit yang bekerja sama dalam pelayanan UHC.
Rumah sakit yang menunjukkan kinerja baik dan memenuhi standar pelayanan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh insentif sesuai ketentuan.
Sebaliknya, fasilitas kesehatan yang berulang kali melanggar standar pelayanan dapat dikenai tindakan evaluasi hingga sanksi melalui mekanisme yang berlaku.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, mekanisme penghargaan dan sanksi ini masih merupakan bagian dari pembahasan regulasi, bukan ketentuan baru yang telah diberlakukan.
DPRD Medan Terima Keluhan Pelayanan Pasien UHC
Persoalan pelayanan UHC sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Kota Medan.
Pada 26 Oktober 2026, Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah dan pihak terkait untuk membahas keluhan pelayanan kesehatan di RSU Wulan Windy Marelan.
Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi keterbatasan kamar rawat inap, kendala administrasi dan rujukan, hingga keluhan pasien yang dipulangkan ketika masih membutuhkan perawatan.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Medan menegaskan pentingnya pelayanan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasien dalam kondisi gawat darurat dapat langsung memperoleh pemeriksaan di instalasi gawat darurat, dengan tindak lanjut berdasarkan penilaian dokter.
DPRD juga mendorong pengawasan lanjutan agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif.
Pelayanan Kesehatan Harus Sejalan dengan Besarnya Anggaran
DPRD Kota Medan berharap penyusunan Ranperda Sistem Kesehatan dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan.
Besarnya anggaran UHC Medan sekitar Rp300 miliar diharapkan tidak hanya tercermin dalam pembiayaan program, tetapi juga dalam kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Perlindungan pasien, kesejahteraan tenaga kesehatan, transparansi kerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta pengawasan rumah sakit menjadi aspek penting dalam pembahasan regulasi.
Melalui penguatan kebijakan tersebut, pelayanan kesehatan di Kota Medan diharapkan semakin berkualitas, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
