KARO, SUMATERA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kabanjahe, pada Rabu (28/10/2026).
Kerja sama Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan meningkatkan cakupan kepesertaan serta memperluas akses perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Karo.
Program tersebut menyasar pekerja sektor formal maupun informal agar semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU
Penandatanganan MoU dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M.
Sejumlah staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo juga menghadiri kegiatan tersebut.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan diwakili Kepala Kantor Cabang Medan Kota, Jeri Iswanto, dan Kepala Kantor Cabang Kabanjahe, Topsan Lumbantoruan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Karo Diperluas
Melalui kesepakatan ini, Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja.
Perlindungan tersebut penting karena pekerja dapat menghadapi berbagai risiko selama menjalankan aktivitas pekerjaan.
Risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.
Oleh karena itu, keberadaan program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja Formal dan Informal Jadi Perhatian
Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan bahwa peningkatan perlindungan tidak hanya ditujukan kepada pekerja formal.
Pekerja sektor informal juga menjadi bagian penting dalam upaya perluasan kepesertaan.
Kelompok pekerja informal dapat mencakup pekerja mandiri dan masyarakat yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan di luar hubungan kerja formal.
Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Karo mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan ketenagakerjaan.
Dengan meningkatnya kepesertaan, diharapkan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan sesuai program dan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Karo Dorong Kesadaran Pentingnya Jaminan Sosial
Salah satu tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan pemahaman pekerja dan pemberi kerja mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kesadaran terhadap perlindungan pekerja menjadi faktor penting untuk memperluas cakupan kepesertaan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Melalui kerja sama yang lebih kuat, program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sejumlah program perlindungan sosial sesuai jenis kepesertaan dan persyaratan yang berlaku.
Program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Namun, tidak semua jenis program berlaku untuk seluruh kategori pekerja.
Sebagai contoh, pekerja bukan penerima upah memiliki ketentuan kepesertaan yang berbeda dengan pekerja penerima upah.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan jenis program dan manfaat yang sesuai dengan status pekerjaannya.
Informasi mengenai persyaratan pendaftaran serta manfaat program dapat diperoleh melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Sinergi Pemkab Karo Diharapkan Berkelanjutan
Penandatanganan MoU antara Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah untuk memperkuat perlindungan sosial di daerah.
Pemerintah Kabupaten Karo berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peningkatan kepesertaan menjadi salah satu perhatian utama agar pekerja formal dan informal memiliki akses terhadap perlindungan yang sesuai.
Kolaborasi berkelanjutan juga diharapkan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Melalui kerja sama Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Karo.
