MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengingatkan seluruh rumah sakit di Kota Medan agar tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk peserta BPJS Kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pengaduan warga yang mengaku mengalami penolakan ketika hendak mendapatkan pelayanan medis di salah satu rumah sakit.
Rico Waas meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan segera menelusuri laporan tersebut dan meminta penjelasan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan.
Menurutnya, keselamatan pasien harus menjadi perhatian utama, terutama ketika seseorang membutuhkan pertolongan medis dalam kondisi kesehatan yang serius.
Wali Kota Medan Minta Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien BPJS
Rico Waas menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan pihak rumah sakit agar tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai penghambat penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico saat menanggapi pengaduan masyarakat mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan.
Menurutnya, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional dan mengutamakan keselamatan pasien.
Rico juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Medan terus berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Dengan adanya program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menghadapi hambatan pembiayaan yang tidak semestinya.
Aduan Warga Jadi Perhatian Pemerintah Kota Medan
Persoalan tersebut bermula dari pengaduan seorang warga bernama Nur, yang tinggal di Kelurahan Sekip, Kota Medan.
Nur menyampaikan keluhannya ketika mengikuti kegiatan Sapa Warga bersama Wali Kota Medan di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, pada Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Nur mengaku suaminya tidak mendapatkan pelayanan di RS Bunda Thamrin karena kepesertaan BPJS Kesehatan disebut tidak aktif.
Namun, setelah berpindah ke RS Vina Estetika, status kepesertaan BPJS Kesehatan suaminya dinyatakan aktif.
Perbedaan informasi tersebut membuat Nur mempertanyakan alasan pelayanan yang sebelumnya tidak dapat diperoleh.
Pengaduan itu kemudian mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Medan.
Rico meminta persoalan tersebut diperiksa agar diketahui penyebab perbedaan informasi mengenai status kepesertaan pasien.
Hingga adanya hasil klarifikasi, kejadian tersebut masih merupakan dugaan penolakan pelayanan berdasarkan pengaduan warga.
Rico Waas Perintahkan Dinkes Panggil Manajemen Rumah Sakit
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Rico Waas memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memanggil manajemen RS Bunda Thamrin.
Pemanggilan tersebut bertujuan memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian dan alasan pasien disebut tidak dapat dilayani.
Rico ingin memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan status BPJS Kesehatan, prosedur administrasi, atau kendala lainnya.
Ia juga meminta agar pihak rumah sakit dan warga yang menyampaikan pengaduan dapat dipertemukan untuk memperjelas permasalahan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh informasi dari kedua pihak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Selain menangani laporan tersebut, Dinkes Kota Medan diminta mendata pengaduan serupa yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit.
Hasil penelusuran diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan.
Pemko Medan Tegaskan Komitmen Program UHC
Wali Kota Rico Waas juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan program Universal Health Coverage.
Program UHC bertujuan memperluas perlindungan jaminan kesehatan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan medis.
Rico menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyediakan dukungan pembiayaan untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat melalui program tersebut.
Namun, pelaksanaan pelayanan tetap mengikuti ketentuan kepesertaan, prosedur rujukan, serta aturan penjaminan yang berlaku.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Rumah sakit juga diharapkan memberikan penjelasan yang mudah dipahami ketika terdapat kendala administrasi.
Dengan demikian, pasien tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan.
Kemenkes Tegaskan Keselamatan Pasien Harus Diutamakan
Persoalan pelayanan peserta BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kementerian Kesehatan sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 mengenai pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang status kepesertaannya dinonaktifkan sementara.
Melalui ketentuan tersebut, rumah sakit diminta tetap memberikan pelayanan sesuai indikasi medis dalam kondisi yang diatur oleh surat edaran.
Ketentuan itu berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan.
Pelayanan yang menjadi prioritas meliputi penanganan kegawatdaruratan serta tindakan medis penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.
Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan pengobatan rutin tertentu.
Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh pelayanan otomatis ditanggung tanpa memperhatikan aturan penjaminan.
Rumah sakit tetap perlu melakukan pencatatan administrasi dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan mekanisme pembiayaan.
Pelayanan Pasien Gawat Darurat Tidak Boleh Terhambat
Dalam pelayanan kesehatan, kondisi kegawatdaruratan memerlukan penanganan segera.
Pasien yang mengalami gangguan kesehatan serius harus mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan medis berdasarkan tingkat kegawatannya.
Penanganan awal tidak boleh ditunda hanya karena persoalan administrasi apabila pasien membutuhkan tindakan penyelamatan.
Setelah kondisi pasien stabil, fasilitas kesehatan dapat melakukan proses administrasi dan koordinasi lanjutan sesuai aturan yang berlaku.
Prinsip tersebut bertujuan memastikan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas.
Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat jalan biasa memiliki prosedur yang berbeda.
Pada kondisi non-darurat, peserta JKN umumnya mengikuti mekanisme pelayanan berjenjang sesuai ketentuan program.
Karena itu, masyarakat disarankan memastikan status kepesertaan dan memahami prosedur pelayanan sebelum berobat apabila kondisinya memungkinkan.
Dinkes Medan Diminta Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit
Rico Waas berharap pengaduan warga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kota Medan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan tenaga medis dan fasilitas, tetapi juga kemudahan akses bagi masyarakat.
Rumah sakit perlu memberikan informasi yang jelas, terutama ketika terjadi kendala dalam proses pendaftaran atau verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya.
Penelusuran pengaduan juga diperlukan untuk memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan memberikan keterangan.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Namun, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus menunggu hasil klarifikasi dari pihak terkait.
Masyarakat Medan Diharapkan Mendapat Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik
Penegasan Wali Kota Medan menjadi pengingat pentingnya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kebutuhan pasien.
Pemerintah Kota Medan berkomitmen meningkatkan akses layanan melalui program UHC dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan.
Sementara itu, rumah sakit diharapkan terus memperbaiki komunikasi, administrasi, dan pelayanan medis agar masyarakat tidak mengalami hambatan yang dapat dihindari.
Dinas Kesehatan Kota Medan juga diminta menindaklanjuti pengaduan warga secara menyeluruh dan objektif.
Melalui kerja sama pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit, kualitas pelayanan diharapkan semakin meningkat.
Dengan demikian, masyarakat Kota Medan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan sesuai kebutuhan medis serta ketentuan yang berlaku.
