GUNUNGSITOLI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Pemerintah Kabupaten Nias terus mematangkan persiapan penyerahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Thomsen Nias.
Proses pengalihan rumah sakit tersebut menjadi langkah penting untuk memperjelas kewenangan pengelolaan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kepulauan Nias.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, memimpin koordinasi persiapan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) RSUD dr. M. Thomsen Nias pada Senin (26/10/2026).
Penyerahan rumah sakit dari Pemkab Nias kepada Pemko Gunungsitoli direncanakan berlangsung pada 29 Oktober 2026.
Pemerintah daerah berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan sehingga pergantian pengelola tidak menghambat pelayanan kepada pasien.
Pemprov Sumut Matangkan Penyerahan RSUD dr. M. Thomsen Nias
Dalam rapat koordinasi tersebut, Surya menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk memastikan proses penyerahan RSUD dr. M. Thomsen Nias berjalan lancar.
Menurutnya, berbagai persoalan administratif maupun teknis harus dibahas bersama sebelum berita acara serah terima ditandatangani.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertindak sebagai fasilitator agar pengalihan rumah sakit dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan.
Surya juga menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kepulauan Nias.
Perhatian tersebut mencakup sektor kesehatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih jelas, pemerintah berharap rumah sakit dapat mengembangkan pelayanan secara berkelanjutan.
Penyerahan Rumah Sakit Dijadwalkan 29 Oktober 2026
Berdasarkan hasil koordinasi, penyerahan RSUD dr. M. Thomsen Nias direncanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Gubernur Sumut Bobby Nasution dijadwalkan melakukan penyerahan tersebut.
Sebelumnya, Pemprov Sumut telah menetapkan target penyelesaian proses pengalihan aset dan kepegawaian paling lambat 31 Oktober 2026.
Target itu mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/602/2026 mengenai tim percepatan penyerahan aset rumah sakit.
Meski jadwal telah ditetapkan, seluruh pihak masih perlu memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data sebelum proses serah terima dinyatakan selesai.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari persoalan administrasi setelah rumah sakit berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Ribuan Aset Rumah Sakit Telah Diinventarisasi
Persiapan pengalihan RSUD dr. M. Thomsen Nias tidak hanya mencakup perubahan kewenangan pengelolaan, tetapi juga pemeriksaan aset dan dokumen.
Dalam rapat sebelumnya pada 19 Oktober 2026, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, M. Faisal Hasrimy, melaporkan bahwa tim telah memverifikasi sekitar 9.000 unit aset dan 700 portofolio dokumen.
Pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh barang milik daerah yang berkaitan dengan operasional rumah sakit tercatat dengan benar.
Namun, proses inventarisasi masih menghadapi beberapa kendala.
Sejumlah aset dilaporkan mengalami kerusakan, sedangkan sebagian barang lainnya tidak ditemukan secara fisik.
Selain itu, terdapat persoalan administrasi kepegawaian yang memerlukan penyelesaian sesuai ketentuan.
Pemprov Sumut meminta seluruh kondisi aset dicatat secara terbuka dan dituangkan dalam dokumen resmi.
Pemeriksaan oleh Inspektorat juga dipersiapkan untuk memastikan hasil inventarisasi dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Nias Dukung Pengalihan Pengelolaan Rumah Sakit
Bupati Nias, Ya’atulo Gulo, menyampaikan dukungannya terhadap rencana penyerahan RSUD dr. M. Thomsen Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Ia mengapresiasi peran Pemprov Sumut dalam memfasilitasi pembahasan antara kedua pemerintah daerah.
Meski mendukung proses tersebut, Ya’atulo mengingatkan pentingnya persiapan yang matang agar pengalihan aset dan pengelolaan tidak mengganggu aktivitas pelayanan rumah sakit.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian selama masa transisi.
Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga keberlangsungannya, terlepas dari perubahan kewenangan administratif.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menjadi bagian penting dalam pelaksanaan serah terima.
Pemko Gunungsitoli Siap Terima RSUD dr. M. Thomsen Nias
Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk menerima pengelolaan RSUD dr. M. Thomsen Nias.
Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyiapkan regulasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rumah sakit.
Persiapan tersebut bertujuan mendukung kelancaran administrasi dan operasional setelah proses pengalihan dilaksanakan.
Sowa’a juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas dukungan dalam memfasilitasi pembahasan penyerahan rumah sakit.
Menurutnya, pengalihan pengelolaan memiliki arti penting karena menyangkut keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemko Gunungsitoli akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis sebelum serah terima dilakukan.
Penyerahan RSUD Berkaitan dengan Pemekaran Daerah
Pengalihan RSUD dr. M. Thomsen Nias memiliki latar belakang administratif yang berkaitan dengan pemekaran Kota Gunungsitoli dari Kabupaten Nias.
Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.
Setelah pemekaran, terdapat sejumlah aset daerah yang memerlukan penyesuaian kepemilikan dan pengelolaan sesuai ketentuan.
RSUD dr. M. Thomsen Nias menjadi salah satu fasilitas yang proses pengalihannya terus dibahas oleh pemerintah daerah.
Pemprov Sumut berupaya memastikan penyerahan tersebut memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Dengan demikian, pengelolaan rumah sakit diharapkan dapat dilakukan tanpa menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
Di tengah persiapan penyerahan, keberlanjutan pelayanan kepada pasien menjadi perhatian utama pemerintah.
RSUD dr. M. Thomsen Nias merupakan salah satu fasilitas kesehatan penting bagi masyarakat Kepulauan Nias.
Rumah sakit tersebut juga telah mendapat perhatian Pemprov Sumut dalam rencana pengembangan pelayanan kesehatan regional.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan keinginan agar RSUD dr. M. Thomsen Nias dapat dikembangkan menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
Namun, pengembangan tersebut masih membutuhkan penyelesaian berbagai kebutuhan, termasuk fasilitas medis, sarana pendukung, dan persoalan administrasi.
Karena itu, penyerahan pengelolaan diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk mendukung perbaikan pelayanan rumah sakit.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pasien tetap memperoleh layanan selama masa peralihan berlangsung.
Pemprov Sumut Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan di Nias
Pemprov Sumut berharap koordinasi bersama Pemkab Nias dan Pemko Gunungsitoli dapat mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan penyerahan RSUD dr. M. Thomsen Nias.
Proses pengalihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aset pemerintah, tetapi juga dengan kepastian pengelolaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
Dengan pembagian kewenangan yang lebih jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat merencanakan pengembangan rumah sakit secara lebih terarah.
Persiapan administrasi, pendataan aset, pengaturan kepegawaian, dan kesiapan operasional menjadi bagian penting untuk mendukung tujuan tersebut.
Penyerahan yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026 diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.
Melalui kerja sama antarpemerintah daerah, RSUD dr. M. Thomsen Nias diharapkan mampu terus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkesinambungan, dan semakin baik bagi masyarakat Kepulauan Nias.
