LANGKAT – Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Kementerian Kesehatan RI memperkuat langkah pemulihan layanan kesehatan setelah bencana banjir. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wamenkes di Langkat pada Kamis, 4 Desember 2025.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus datang untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan. Ia juga menerima laporan mengenai kerusakan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya akibat banjir.
Kunjungan tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Langkat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin dan Kepala Dinas Kesehatan Langkat dr. Juliana turut mendampingi agenda tersebut.
Dinkes Langkat Paparkan Kondisi Fasilitas Kesehatan
Banjir menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Langkat.
Data yang disampaikan Dinas Kesehatan Langkat mencatat daerah tersebut memiliki tujuh rumah sakit. Satu rumah sakit mengalami kerusakan ringan, sedangkan RSUD Tanjung Pura mengalami kerusakan berat.
Dampak juga terjadi pada jaringan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dari 32 puskesmas di Langkat, sebanyak 23 puskesmas terdampak banjir. Sebanyak 15 mengalami kerusakan ringan dan empat mengalami kerusakan berat.
Selain itu, sejumlah puskesmas pembantu dan fasilitas pelayanan di tingkat desa turut mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena fasilitas kesehatan memiliki peran penting selama masa tanggap darurat dan pemulihan bencana.
Wamenkes Pastikan Pemerintah Pusat Beri Dukungan
Dalam kunjungannya, Wamenkes Benjamin menyatakan pemerintah pusat akan membantu penanganan kerusakan fasilitas kesehatan di Langkat.
Kementerian Kesehatan terlebih dahulu melakukan pendataan secara menyeluruh. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan dan dukungan untuk daerah.
Wamenkes juga meminta sumber daya manusia kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut penting meskipun sebagian tenaga kesehatan turut terdampak bencana.
Dengan langkah tersebut, pemulihan layanan kesehatan Langkat diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
RSUD Tanjung Pura Terdampak Banjir
RSUD Tanjung Pura menjadi salah satu fasilitas yang mengalami dampak serius.
Akibat kondisi rumah sakit, pasien telah dipindahkan ke RSU Putri Bidadari pada 30 November 2025. Pelayanan RSUD Tanjung Pura kemudian dihentikan sementara selama proses pemulihan.
Wamenkes juga mengunjungi RSU Putri Bidadari. Rumah sakit tersebut menjadi lokasi rujukan dan menerima pasien yang dievakuasi dari RSUD Tanjung Pura.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan medis meski sejumlah fasilitas terdampak banjir.
Dinkes Langkat Siagakan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat turut menjalankan langkah tanggap darurat.
Salah satunya melalui pengoperasian posko siaga bencana PSC 119 selama 24 jam. Posko tersebut membantu memastikan pelayanan medis tetap tersedia bagi masyarakat terdampak.
Selain pemulihan fasilitas, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan air bersih.
Pada hari yang sama, Pemkab Langkat melepas 20 mobil tangki air bersih untuk tujuh kecamatan terdampak banjir. Wamenkes turut menyaksikan pelepasan armada tersebut.
Air bersih menjadi kebutuhan penting setelah banjir. Ketersediaannya juga mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah munculnya penyakit.
Kolaborasi Percepat Pemulihan Layanan
Agenda kunjungan juga diisi dengan rapat koordinasi penanganan krisis kesehatan.
Wamenkes mengikuti rapat bersama Bupati Langkat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dan pimpinan UPT vertikal Kementerian Kesehatan di Sumatera Utara. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
Rapat tersebut membahas penanganan krisis kesehatan akibat bencana hidrometeorologi.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat perbaikan sarana kesehatan. Pada saat yang sama, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan selama masa pemulihan.
Kunjungan kerja Wamenkes menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat Langkat mendapat penanganan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan agar fasilitas yang rusak dapat segera dipulihkan.