BINJAI — Pemerintah Kota Binjai memperkuat komitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa. Forum tersebut diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan diikuti 154 kepala daerah se-Sumatera.
Mewakili Wali Kota Binjai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Binjai, Muhammad Rifi Hamdani, menghadiri pertemuan tersebut.
Penurunan Stunting Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Pertemuan Regional Sumatera menjadi forum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menangani stunting.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada kesehatan anak. Pemerintah juga menyoroti kualitas data sasaran, ketepatan intervensi, ketahanan keluarga, hingga kondisi sanitasi dan lingkungan.
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan Wakil Gubernur Sumut Surya, penanganan stunting disebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, kualitas data sasaran harus terus diperkuat. Data yang akurat membantu pemerintah menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi sehingga program dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.
Prevalensi Stunting Sumut Masih 22 Persen
Percepatan penanganan stunting masih menjadi perhatian serius di Sumatera Utara.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat 22 persen. Angka tersebut masih berada di atas prevalensi nasional sebesar 19,8 persen.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat intervensi spesifik dan sensitif.
Intervensi spesifik berkaitan langsung dengan penyebab masalah gizi. Sementara itu, intervensi sensitif mencakup faktor pendukung yang lebih luas.
Oleh sebab itu, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan saja.
Gizi Ibu dan Anak Jadi Perhatian
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Edi Cahyono Suryanto, menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting bagi pembangunan sumber daya manusia.
Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Beberapa aspek menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Di antaranya adalah pemenuhan gizi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga.
Selain itu, sanitasi dan kondisi lingkungan perlu mendapatkan perhatian.
Dengan pendekatan tersebut, pencegahan dapat dilakukan sejak sebelum kelahiran hingga masa pertumbuhan anak.
Pemko Binjai Dorong Intervensi Tepat Sasaran
Keikutsertaan Pemko Binjai dalam pertemuan regional tersebut memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Terlebih, penanganan stunting membutuhkan data yang akurat untuk menentukan sasaran program.
Data yang baik dapat membantu tenaga kesehatan dan pemerintah daerah mengetahui kelompok yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
Selanjutnya, program gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta perlindungan keluarga dapat diarahkan secara lebih efektif.
Forum tersebut juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.
Pemko Binjai Sebelumnya Jalankan Program Pencegahan
Komitmen penanganan stunting di Kota Binjai juga terlihat melalui sejumlah program sebelumnya.
Pada Januari 2025, Pemko Binjai bersama Asuransi Multi Arta Guna menggelar pemberian makanan tambahan bagi balita di Puskesmas Binjai Estate. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Kemudian, pada Juni 2025, TP PKK Kota Binjai mengikuti sosialisasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan guru PAUD dan kader PKK.
Kegiatan itu mendorong kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk mencegah masalah pertumbuhan anak.
Dengan demikian, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Edukasi keluarga dan keterlibatan masyarakat turut menjadi bagian penting.
Pemerintah Daerah Teken Komitmen Bersama
Rapat koordinasi Regional Sumatera 2026 juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama.
Selain itu, peserta mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab mengenai tantangan serta strategi percepatan penurunan stunting di masing-masing daerah.
Pemko Binjai turut mengirim sejumlah pejabat terkait dalam kegiatan tersebut.
Di antaranya Kepala Dinas P3AM Joner Lumbantoruan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Desman, Kepala Bidang Ekososbud Bapperida Lindung Limbong, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Yustina Lita Lingga, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Khairunnisa R. Galua.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah menunjukkan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja bersama.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga
Keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
Pemenuhan gizi ibu dan anak perlu diperhatikan. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan, kebersihan lingkungan, sanitasi, serta pola pengasuhan juga memiliki peran.
Pemerintah daerah kemudian bertugas memastikan layanan dan program dapat menjangkau kelompok sasaran.
Sementara itu, Puskesmas dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat intervensi semakin tepat dan berkelanjutan.
Bagi Pemko Binjai, forum Regional Sumatera menjadi momentum untuk memperkuat strategi tersebut sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting.